Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN berlanjut dengan Otorita IKN turut membangun dengan anggarannya sendiri. Sebelumnya, sepanjang 2022-2024, paket pembangunan IKN dilakukan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, mayoritas melalui anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Sebelumnya, pembangunan fokus pada Istana Presiden, bendungan, Istana Garuda, kantor pemerintahan, dan pembangunan oleh sejumlah investor. Bangunan dan infrastruktur tersebut dibangun di Kawasan 1A Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Di masa itu, Otorita IKN bertugas sebagai perencana dan persiapan pembangunan. Selain berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang membangun IKN, Otorita IKN juga membuat sejumlah dokumen untuk menyiapkan kota hijau dan layak huni.
Pada Rabu, 11 Juni 2025, Otorita IKN mengumumkan pembangunan mandiri melalui anggarannya sendiri. Otorita IKN menandatangani kontrak tujuh paket peningkatan jalan di KIPP IKN.
”Kami melaksanakan tujuh paket fisik peningkatan jalan KIPP 1B (dan) 1C sepanjang 12,2 kilometer dengan nilai Rp 3,04 triliun dan 2 paket pengawasan senilai Rp 24,5 miliar,” ujar Direktur Sarana Prasarana Dasar Otorita IKN Agus Ahyar.
Ia mengatakan, proyek ini ditarget rampung enam bulan atau beres pada Desember 2025. Jalan tersebut dipacu agar kawasan 1A IKN yang mayoritas untuk kantor pemerintahan terhubung dengan kawasan 1B dan 1C, area untuk fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pendukung perkotaan.
Dengan terbukanya jalan, pembangunan berbagai investasi di 1B dan 1C bisa lebih cepat dilakukan. Pelaksana Tugas Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis H Sumadilaga mengatakan, ini merupakan rangkaian program pembangunan Otorita IKN.
Tahun 2025 merupakan tahap pertama atau batch 1 pembangunan oleh Otorita IKN. Seluruh paket pembangunan di tahap ini ditarget beres 2025. Mulai 2026, pembangunan akan difokuskan pada proyek yang membutuhkan anggaran lebih dari satu tahun atau multi-years.
Pembangunan IKN direncanakan butuh anggaran Rp 466 triliun sampai 2045. Sebagian besar pembangunan atau 80 persen ditargetkan berasal dari non-APBN (investasi swasta dan kerja sama pemerintah dan badan usaha) serta 20 persen dari APBN.
”Pada saat ini memang masih dominan APBN karena, kan, misalnya untuk (pembangunan) jalan, untuk bendungan, untuk kantor, kan, bukan investasi. (Pembangunan) untuk infrastruktur lebih dominan,” ujar Danis.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan, sampai April 2025, investasi yang telah berjalan di IKN Rp 62,08 triliun dari 42 perusahaan. Pada 21 Mei 2025, enam perusahaan swasta menandatangani perjanjian kerja sama untuk berinvestasi di IKN. Nilainya mencapai Rp 3,65 triliun.
Informasi selengkapnya bisa diakses disini atau disini.
Sumber : https://www.kompas.id
Leave a Reply